Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar menerima kunjungan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Foto : Grace/mr

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik DPRD Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan turut melakukan pengawasan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Daerah.

Demikian disampaikan Helmi, sapaan akrab Helmizar, usai menerima kunjungan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, di Ruang Rapat PKAKN, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

“DPRD Kabupaten Kuningan meminta saran mengenai adanya permasalahan menyangkut surat edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa DPRD tidak boleh ikut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini dianggap melanggar Undang-Undang tentang Keuangan Negara, maupun UU tentang BPK,” tandas Helmi.

Lebih lanjut, Helmi menyarankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kuningan, khususnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kuningan untuk melakukan konsultasi dengan BPK Perwakilan Jawa Barat untuk mengawali pemeriksaan kinerja oleh BPK RI terhadap Pemda setempat.

“Kami menyarakan kepada pimpinan Badan Anggaran maupun anggota Banggar untuk melakukan konsultasi dengan BPK Perwakilan Jawa Barat. DPRD Kuningan berwenang meminta BPK untuk melakukan audit terhadap Pemda,” pungkas Helmi. (pun/sf)